Presiden Emmanuel Macron telah menunjuk Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri Prancis yang baru pada 9 September 2025. Penunjukan ini terjadi setelah François Bayrou mengundurkan diri menyusul mosi tidak percaya yang tidak menguntungkan di Majelis Nasional. Lecornu, yang berusia 39 tahun, menjadi salah satu kepala pemerintahan termuda di Republik Kelima dan merupakan sekutu dekat Macron.
Salah satu prioritas utama Lecornu adalah persiapan anggaran 2026. Pemerintah sebelumnya mengusulkan upaya anggaran sebesar 44 miliar euro, namun proyek ini perlu ditinjau ulang berdasarkan diskusi dengan kelompok-kelompok parlemen. Anggaran tersebut harus diserahkan ke Majelis Nasional paling lambat 7 Oktober. Anggaran ini menjadi tantangan besar, mengingat defisit Prancis yang diperkirakan hampir dua kali lipat dari batas Uni Eropa sebesar 3% dari PDB.
Selain itu, Lecornu harus mengelola krisis pertanian yang sedang berlangsung di Prancis. Undang-undang Duplomb yang baru saja disahkan telah memicu petisi yang mengumpulkan lebih dari 2,1 juta tanda tangan. Majelis Nasional akan segera memutuskan pemeriksaannya.
Dalam sektor energi, Lecornu juga akan menangani program energi multi-tahunan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Rencana ini mencakup peluncuran kembali tenaga nuklir secara signifikan dan pengembangan energi terbarukan. Namun, rencana ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan deputi dari Rassemblement National mengenai kenaikan tagihan listrik.
Situasi politik saat ini ditandai dengan ketegangan dan demonstrasi di seluruh negeri. Lecornu berjanji untuk menerapkan pendekatan baru dengan "pemutusan mendasar" dari pendahulunya untuk menavigasi tantangan-tantangan kompleks ini. Dengan latar belakang hukum dan pengalaman di berbagai jabatan, Lecornu diharapkan dapat memimpin Prancis di masa yang penuh tantangan ini.