Pada 9 September 2025, Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menandatangani sebuah perjanjian teknis di Kairo yang memungkinkan dimulainya kembali kerja sama dan inspeksi di fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Kesepakatan ini dicapai melalui negosiasi antara Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
Perjanjian ini muncul setelah serangan udara Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, yang menyebabkan Iran menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada Juli 2025. Iran juga menetapkan syarat baru untuk inspeksi, yang memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mereka. Kesepakatan yang baru dicapai ini menjawab kekhawatiran teknis dan keamanan Iran, namun Tehran memperingatkan bahwa tindakan permusuhan apa pun, seperti pemberlakuan kembali sanksi PBB, akan membatalkan perjanjian ini.
Perkembangan ini terjadi di tengah upaya Prancis, Jerman, dan Inggris untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran, dengan alasan ketidakpatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir 2015 dan akumulasi uranium yang diperkaya hingga 60% sebanyak 440,9 kg. Uni Eropa menyambut baik perjanjian baru ini dengan hati-hati dan mendesak implementasi yang cepat.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menekankan bahwa kesepakatan tersebut memberikan akses penuh ke seluruh fasilitas nuklir Iran dan mengharuskan Iran melaporkan material nuklir di lokasi-lokasi yang sebelumnya diserang Israel selama konflik Juni. IAEA saat ini berupaya menyelaraskan undang-undang baru Iran dengan komitmennya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Kesepakatan ini menandai langkah signifikan dalam memulihkan kepercayaan dan transparansi program nuklir Iran.
Secara historis, sanksi internasional terhadap Iran telah berlangsung sejak November 1979, setelah krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS. Sanksi tersebut diberlakukan kembali pada 1987 dan diperluas pada 1995, serta diperketat melalui resolusi PBB sejak Desember 2006 terkait program pengayaan uranium Iran. Dampak sanksi ini sangat terasa pada ekonomi Iran, termasuk depresiasi mata uang rial dan inflasi yang melonjak, meskipun Iran menunjukkan ketahanan dengan menjadi negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan domestiknya, termasuk di bidang nuklir. Perdagangan Iran, terutama ekspor minyak, juga menjadi fokus utama sanksi, yang mempengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian global.