Uni Eropa (UE) sedang menjajaki berbagai opsi untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan, yang diperkirakan mencapai €210 miliar, guna mendukung pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Diskusi ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari penyitaan langsung hingga pemanfaatan keuntungan dari aset tersebut, yang mencerminkan kompleksitas hukum dan keuangan yang terlibat.
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, menekankan bahwa Rusia tidak akan dapat mengakses kembali aset-aset ini kecuali mereka sepenuhnya mengganti rugi kerusakan yang disebabkan di Ukraina. Pernyataan ini menggarisbawahi konsensus bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas kerugian perang, bukan pembayar pajak di negara-negara anggota UE. Parlemen Eropa pada Oktober 2024 telah menyetujui pinjaman sebesar €35 miliar untuk Ukraina, yang akan didanai dari pendapatan masa depan aset-aset yang dibekukan. Selain itu, UE juga mempertimbangkan pembentukan "kendaraan khusus" untuk menghasilkan keuntungan dari aset-aset ini, yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia sambil menavigasi tantangan hukum dan finansial.
Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota UE mengenai metode yang paling tepat. Estonia, Lituania, dan Polandia mendorong penyitaan aset secara langsung. Sebaliknya, Prancis, Jerman, dan Belgia menyuarakan keberatan karena kekhawatiran hukum dan potensi dampak pada stabilitas keuangan, meskipun mereka mengakui bahwa keuntungan dari aset tersebut saat ini digunakan untuk mendukung Ukraina. Belgia, khususnya, memegang sebagian besar aset yang dibekukan melalui Euroclear, sebuah lembaga penyimpanan sekuritas. Pejabat Belgia, seperti Menteri Luar Negeri Maxime Prevot, telah menyatakan bahwa penyitaan aset tidak dapat dipertimbangkan saat ini karena dilindungi oleh hukum internasional dan dapat memicu ketidakstabilan keuangan sistemik serta mengikis kepercayaan pada euro.
Secara hukum, konversi pembekuan aset menjadi penyitaan permanen menghadirkan tantangan signifikan. Kekebalan kedaulatan melindungi properti milik negara, sementara penyitaan properti pribadi menimbulkan masalah konstitusional dan hak asasi manusia. Ada perdebatan hukum internasional mengenai apakah tindakan semacam itu dapat dibenarkan, terutama mengingat UE tidak berada dalam keadaan perang langsung dengan Rusia. Di tengah perdebatan ini, negara-negara G7, termasuk UE, telah sepakat untuk menggunakan keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dibekukan untuk mendanai pinjaman sebesar $50 miliar kepada Ukraina. Mekanisme ini, yang dikenal sebagai Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), bertujuan untuk memanfaatkan pendapatan dari aset yang dibekukan guna mendukung pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Uni Eropa terus berupaya menemukan solusi yang seimbang, yang dapat memberikan dukungan finansial yang sangat dibutuhkan Ukraina sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga stabilitas keuangan. Perkembangan lebih lanjut dalam diskusi ini akan sangat penting untuk menentukan bagaimana aset Rusia yang dibekukan dapat dimanfaatkan secara efektif demi perdamaian dan pemulihan di Ukraina.