Pemerintah sementara Peru, yang kini dipimpin oleh Presiden baru José Jeri, telah mengumumkan penetapan status darurat selama tiga puluh hari penuh. Keputusan mendesak ini mulai berlaku tepat pada tengah malam tanggal 22 Oktober 2025. Wilayah yang dicakup oleh kebijakan ini adalah kawasan metropolitan Lima dan juga Provinsi Konstitusional Callao. Tindakan luar biasa ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan tajam dalam aksi kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal terorganisir, yang sekaligus mengindikasikan kegagalan pendekatan penanganan keamanan yang diterapkan sebelumnya.
Inti dari langkah-langkah yang diberlakukan adalah memberikan wewenang penuh kepada Angkatan Bersenjata untuk berpatroli di jalan-jalan dan bekerja sama secara erat dengan Kepolisian Nasional Peru (PNP). Tujuannya utama adalah untuk memulihkan ketertiban umum yang terganggu secara signifikan. Pemberlakuan status darurat ini secara otomatis menyebabkan pembatasan atau penangguhan sementara beberapa hak konstitusional warga negara. Hak-hak yang terkena dampak, khususnya di zona-zona paling rentan, meliputi kebebasan bergerak dan hak atas tempat tinggal yang tidak dapat diganggu gugat. Langkah ini diambil di tengah gejolak publik yang signifikan, di mana warga turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut tindakan tegas serta segera terhadap maraknya kriminalitas.
Data statistik yang menjadi dasar keputusan ini menunjukkan dinamika yang sangat mengkhawatirkan dan tidak proporsional. Jumlah kasus pemerasan yang tercatat melonjak drastis hingga 540%. Angka ini meningkat dari 2.396 kasus pada tahun 2023 menjadi 15.336 kasus pada tahun 2024. Perlu dicatat bahwa Lima tetap menjadi pusat atau episentrum utama dari aktivitas kriminal ini. Presiden Jeri, yang baru menjabat pada 10 Oktober 2025 setelah proses pemakzulan kepala negara sebelumnya, menegaskan bahwa pertumbuhan kejahatan yang tidak terkendali ini menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menandai dimulainya fase baru dalam upaya memerangi ancaman terhadap keamanan publik.
Pihak berwenang, termasuk Perdana Menteri, memandang penetapan status darurat ini sebagai katalisator untuk transformasi yang lebih mendalam, termasuk pertimbangan reformasi komprehensif sistem pemasyarakatan. Namun, para analis berpendapat bahwa penekanan berlebihan pada metode kekerasan dan pemberlakuan status darurat berisiko mengalihkan perhatian dari kebutuhan akan perubahan sistemik yang mendasar. Ada pandangan kritis yang menyatakan bahwa sentralisasi keputusan di Lima, bahkan dengan adanya program seperti “Plan Peru Seguro,” tidak menjamin respons yang efektif terhadap kejahatan di wilayah regional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi dalam langkah-langkah pencegahan di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, periode status darurat selama tiga puluh hari ini akan menjadi ujian penting. Keberhasilan ujian ini tidak hanya akan ditentukan oleh jumlah penangkapan yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan krisis ini guna membangun fondasi jangka panjang demi harmonisasi kehidupan sosial dan memulihkan kepercayaan warga terhadap institusi negara.