Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, menyusul pengumuman Israel mengenai langkah awal operasi untuk mengambil alih Kota Gaza. Pernyataan ini disampaikan Guterres saat menghadiri Konferensi Internasional Tokyo untuk Pembangunan Afrika (TICAD).
Guterres menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata segera untuk mencegah kematian dan kehancuran yang tak terhindarkan akibat operasi militer terhadap Kota Gaza. Ia juga menyerukan pembebasan tanpa syarat para sandera yang ditahan oleh Hamas. Lebih lanjut, Guterres mengkritik keputusan Israel untuk memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat, yang dinilainya menghambat prospek solusi dua negara.
Keputusan Israel untuk memulai operasi pengambilalihan Kota Gaza ini telah menimbulkan kecaman internasional. Israel telah memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan untuk operasi yang diberi nama "Operasi Kereta Perang Gideon II". Langkah ini diambil meskipun ada kritik internasional terhadap operasi yang kemungkinan akan memaksa perpindahan lebih banyak warga Palestina.
Sejak awal konflik pada 7 Oktober 2023, lebih dari 61.827 warga Palestina dilaporkan tewas menurut berbagai sumber medis di Gaza, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Situasi di Gaza semakin memburuk, dengan tingkat malnutrisi akut di Kota Gaza dilaporkan mencapai 28,5%, yang berarti lebih dari satu dari empat anak di kota tersebut kini dianggap kurang gizi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sejak gencatan senjata terakhir runtuh.
Konflik yang sedang berlangsung ini merupakan bagian dari konflik Israel-Palestina yang lebih luas yang telah berlangsung sejak abad ke-20. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Hamas ke Israel telah menyebabkan sekitar 1.195 orang tewas, sebagian besar warga sipil, dan 251 orang disandera. Komunitas internasional terus memantau situasi dengan cermat, mendesak semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan perlindungan warga sipil.
Keputusan Israel untuk memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat juga menambah kompleksitas geopolitik dan prospek perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana pembangunan permukiman E1 di wilayah Palestina, yang menuai kecaman dari PBB dan negara lain, karena dinilai akan memutus kesinambungan wilayah Palestina antara Ramallah dan Bethlehem.