Pada 15 Agustus 2025, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengumumkan komitmennya untuk memulihkan Perjanjian Militer Komprehensif (CMA) yang ditandatangani pada September 2018. Langkah ini merupakan upaya signifikan untuk meredakan ketegangan di perbatasan yang sangat termiliterisasi antara kedua Korea. Perjanjian tersebut, yang awalnya dirancang untuk mengurangi ketegangan, ditangguhkan oleh pemerintahan Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol, pada Juni 2024, sebagai respons terhadap tindakan provokatif Korea Utara. Korea Utara sendiri telah menyatakan perjanjian itu batal pada November 2023.
Presiden Lee, yang menjabat pada Juni 2025, menekankan bahwa permusuhan yang berlanjut tidak menguntungkan bagi kedua negara. "Semua orang tahu bahwa permusuhan yang berkepanjangan tidak menguntungkan bagi Korea Selatan maupun Korea Utara," ujar Lee dalam pidatonya di Seoul. Ia juga menyoroti langkah-langkah yang telah diambil pemerintahannya untuk meredakan ketegangan, seperti menghentikan penyebaran selebaran anti-Korea Utara oleh para aktivis dan menghentikan siaran propaganda melalui pengeras suara. "Secara khusus, untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja dan membangun kepercayaan militer, kami akan mengambil langkah-langkah proaktif dan bertahap untuk memulihkan Perjanjian Militer 19 September," tambah Lee, meskipun ia tidak merinci kerangka waktu spesifik untuk pemulihan tersebut. Perjanjian CMA 2018 mencakup berbagai langkah, termasuk penghentian latihan militer di dekat perbatasan, larangan latihan tembak di zona yang ditentukan, pemeliharaan zona larangan terbang, penghapusan beberapa pos penjagaan di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ), dan pemeliharaan jalur komunikasi.
Para ahli Korea Utara memperkirakan Pyongyang kemungkinan akan "mengabaikan atau mengecam" inisiatif terbaru Lee, mengingat penolakan pejabat tinggi Korea Utara terhadap langkah-langkah peredaan ketegangan sebelumnya. Namun, Lee menyatakan harapan bahwa Korea Utara akan membalas upaya Seoul untuk membangun kembali kepercayaan dan menghidupkan kembali dialog. Selain fokus pada hubungan antar-Korea, Presiden Lee juga menekankan pentingnya peningkatan hubungan dengan Jepang. Ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba pada 23 Agustus 2025, untuk membahas kerja sama bilateral dan isu-isu sejarah. Pertemuan ini dipandang sebagai upaya untuk menstabilkan dinamika regional yang lebih luas, terutama mengingat ketidakpastian geopolitik global saat ini.