Pada 18 September 2025, Prancis mengalami kelumpuhan akibat aksi mogok nasional dan unjuk rasa yang meluas. Ribuan pekerja dari berbagai sektor, termasuk transportasi, pendidikan, dan layanan publik, turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap langkah-langkah penghematan yang diusulkan oleh pemerintah Presiden Emmanuel Macron.
Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Serikat pekerja di perusahaan kereta api nasional SNCF melaporkan bahwa hanya sekitar 30-40% layanan yang beroperasi, mempengaruhi kereta TGV, TER, dan RER di Paris. Di ibu kota, metro, bus, dan trem RATP beroperasi dengan jadwal terbatas, bahkan beberapa jalur terpaksa ditutup. Hanya jalur metro otomatis seperti jalur 1, 4, dan 14 yang dilaporkan berjalan normal. Gangguan serupa terjadi di sektor penerbangan, dengan serikat pengatur lalu lintas udara SNCTA menyerukan aksi mogok, menyebabkan penundaan dan pembatalan di bandara-bandara utama seperti Charles de Gaulle dan Orly. Diperkirakan hampir 1.000 penerbangan dibatalkan, berdampak pada lebih dari 500.000 penumpang.
Layanan publik dan sektor pendidikan juga mengalami disrupsi signifikan. Apotek di seluruh negeri melakukan penutupan, hanya menyisakan layanan darurat. Institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, beroperasi dengan kapasitas berkurang, mengganggu proses belajar mengajar. Sekitar sepertiga guru sekolah dasar dilaporkan mogok secara nasional, dan hampir separuhnya di Paris. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, termasuk Paris, Lyon, dan Nantes, dengan massa menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemotongan anggaran, pembekuan kesejahteraan sosial, dan dampak kebijakan penghematan terhadap layanan publik. Kekhawatiran mengenai peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan menjadi pendorong utama protes.
Di Paris, terjadi bentrokan antara polisi anti huru-hara dan pengunjuk rasa, serta blokade jalan di beberapa kota. Pemerintah merespons dengan mengerahkan sekitar 80.000 petugas kepolisian di seluruh negeri untuk menjaga ketertiban dan memerintahkan pembukaan blokade jalan. Situasi politik yang bergejolak turut memperparah ketegangan. Perdana Menteri François Bayrou sebelumnya telah mengundurkan diri pada 9 September 2025, setelah kalah dalam mosi tidak percaya di parlemen. Penggantinya, Sébastien Lecornu, yang ditunjuk pada 9 September 2025, dianggap oleh para kritikus sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya, yang semakin memicu ketidakpuasan publik. Aksi mogok dan protes ini mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam di Prancis terkait kebijakan ekonomi dan masa depan layanan publik. Partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan adanya tuntutan kolektif untuk perubahan kebijakan dan evaluasi ulang langkah-langkah penghematan yang memengaruhi tatanan sosial negara.