Portugal secara resmi mengakui negara Palestina pada 21 September 2025, sebuah langkah bersejarah yang sejalan dengan konsensus internasional yang berkembang dan upaya untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi dalam konflik Israel-Palestina.
Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel, di New York. Keputusan ini menandai puncak dari perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen Portugal, yang pertama kali diusulkan oleh partai Blok Kiri pada tahun 2011. Langkah Portugal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global, menyusul laporan Komisi Penyelidikan PBB yang menyimpulkan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida. Laporan tersebut, yang didasarkan pada penyelidikan selama 23 bulan, menyoroti skala pembunuhan warga sipil, kehancuran besar-besaran, dan blokade bantuan, serta menyerukan negara-negara anggota untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab.
Komisi tersebut menemukan bahwa otoritas Israel dan pasukan keamanan Israel telah melakukan empat dari lima tindakan genosida yang didefinisikan oleh Konvensi Genosida 1948, termasuk pembunuhan, menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius, dan secara sengaja menimpakan kondisi kehidupan yang dihitung untuk membawa kehancuran bagi warga Palestina. Portugal bergabung dengan negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Australia, yang juga secara resmi mengakui negara Palestina pada hari yang sama. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, Malta, dan Luksemburg juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal serupa.
Langkah terkoordinasi ini dipandang sebagai upaya untuk mengucilkan Hamas dan menantang upaya pemerintah Israel untuk menghilangkan kemungkinan adanya tanah air Palestina. Para pemimpin dari negara-negara ini, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, menekankan bahwa pengakuan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara, bukan sebagai imbalan atas terorisme.
Namun, keputusan ini mendapat kecaman keras dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam langkah tersebut sebagai hadiah bagi Hamas dan menegaskan bahwa negara Palestina tidak akan didirikan. Beberapa tokoh politik Israel bahkan menyerukan aneksasi Tepi Barat sebagai tanggapan. Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan bahwa pengakuan tersebut hanya akan memberanikan kekuatan kegelapan dan tidak akan membantu membebaskan sandera atau mencapai kesepakatan antara Israel dan Palestina.
Di sisi Palestina, pengakuan ini disambut baik. Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, Omar Awadallah, menyatakan bahwa pengakuan ini menegaskan kembali kurangnya kedaulatan Israel atas wilayah Palestina yang didudukinya. Pengakuan ini memperkuat posisi Palestina di panggung internasional dan menambah tekanan diplomatik pada Israel, terutama menjelang Sidang Majelis Umum PBB. Dengan lebih dari 147 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina, langkah Portugal dan negara-negara lainnya menandai pergeseran signifikan dalam lanskap diplomatik global terkait konflik Israel-Palestina.