Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal pada 29 Agustus 2025, mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan sebagian besar tarif yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump ilegal.
Keputusan mayoritas 7-4 ini menguatkan temuan pengadilan yang lebih rendah bahwa Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif tersebut. Putusan ini berpotensi membatalkan tarif senilai miliaran dolar yang telah dikumpulkan dan membuka kemungkinan pengembalian dana bagi para importir. Pengadilan banding menekankan bahwa meskipun IEEPA memberikan wewenang yang signifikan kepada presiden dalam keadaan darurat nasional, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan untuk mengenakan tarif, bea, atau pajak, yang secara konstitusional berada di tangan Kongres.
Gugatan awal diajukan oleh sejumlah usaha kecil AS dan 12 negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat, yang berargumen bahwa tarif tersebut melampaui kewenangan presiden dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Mantan Presiden Trump mengkritik putusan tersebut sebagai keputusan yang "sangat partisan" dan menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Agung AS akan membatalkannya, dengan menyatakan bahwa penghapusan tarif akan menjadi "bencana total bagi negara."
Untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan Trump mengajukan banding ke Mahkamah Agung, pengadilan menangguhkan berlakunya putusan ini hingga 14 Oktober 2025. Jika Mahkamah Agung menerima kasus ini, keputusan akhir akan bergantung pada tinjauan mereka. Tarif yang diberlakukan Trump, yang mencakup berbagai sektor dan negara, telah menjadi pilar kebijakan luar negerinya yang bertujuan memberikan tekanan politik dan menegosiasikan ulang kesepakatan perdagangan, namun juga menimbulkan volatilitas di pasar keuangan dan memicu tantangan hukum. Dampak dari putusan ini sangat luas, tidak hanya bagi bisnis kecil yang terkena dampak langsung, tetapi juga bagi kebijakan perdagangan AS di masa depan dan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif dalam urusan ekonomi internasional.