Menjelang tenggat waktu 31 Agustus 2025, Lebanon bersiap untuk mempresentasikan sebuah rencana yang didukung Amerika Serikat untuk membujuk Hezbollah agar melucuti senjatanya melalui cara-cara non-militer. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk menstabilkan kawasan, yang muncul setelah konflik baru-baru ini yang menyebabkan kerusakan signifikan di Lebanon, diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS menurut Bank Dunia.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah Lebanon ini, menyebutnya sebagai "langkah signifikan" dan "keputusan bersejarah" yang memberikan kesempatan penting bagi Lebanon untuk menegaskan kembali kedaulatannya dan memperkuat institusi negaranya. Sebagai tanggapan, Israel telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pelucutan senjata Lebanon dan menawarkan langkah-langkah timbal balik, termasuk pengurangan bertahap kehadiran militernya di Lebanon selatan, yang akan dikoordinasikan melalui mekanisme keamanan yang dipimpin AS. Pernyataan ini menggarisbawahi potensi kerja sama untuk masa depan yang lebih aman dan stabil bagi kedua negara.
Namun, rencana ini menghadapi penolakan keras dari Hezbollah. Pemimpinnya, Naim Qassem, telah menyatakan bahwa kelompoknya akan mengabaikan rencana tersebut, menuduh pemerintah Lebanon melayani kepentingan Israel dan memperingatkan potensi kerusuhan sipil. Qassem menegaskan bahwa Hezbollah tidak akan melepaskan senjata yang mereka anggap sebagai pelindung dari agresi Israel, dan menekankan bahwa Israel harus terlebih dahulu mematuhi perjanjian gencatan senjata November 2024 sebelum pembicaraan strategi pertahanan nasional dapat dilakukan.
Pemerintah Lebanon, melalui kabinetnya, telah menyetujui tujuan proposal AS, yang mencakup pengakhiran bertahap kelompok bersenjata non-negara dan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan. Angkatan Bersenjata Lebanon ditugaskan untuk mengembangkan rencana implementasi yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Upaya ini mencerminkan dorongan yang lebih luas untuk menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, sebuah prinsip mendasar bagi kedaulatan Lebanon. Untuk mendukung transisi ini, Arab Saudi dan Qatar telah menawarkan untuk berinvestasi di zona ekonomi baru di Lebanon selatan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja bagi anggota Hezbollah dan pendukung mereka yang bersedia melepaskan senjata mereka, sebuah langkah yang disoroti oleh utusan khusus AS, Tom Barrack, sebagai komponen penting untuk membantu para pejuang dalam transisi mereka. Barrack menekankan bahwa pendekatan ini berfokus pada persuasi, bukan paksaan militer, dan bahwa dukungan ekonomi sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.
Konteks yang lebih luas dari inisiatif ini sangat penting. Perjanjian perdamaian yang dimediasi AS yang mengakhiri konflik sebelumnya mengharuskan Lebanon untuk melucuti senjata semua milisi. Iran, sebagai pendukung utama Hezbollah, memandang pelucutan senjata sebagai ancaman terhadap jaringan pencegahan regional yang telah dikembangkannya. Keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada kemampuan Lebanon untuk menavigasi perpecahan internal yang mendalam dan tantangan geopolitik yang kompleks, sambil menyeimbangkan tuntutan internasional dengan realitas domestik.