Israel telah menyetujui pembangunan 3.401 unit perumahan baru di area E1 di Tepi Barat. Keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada 14 Agustus 2025, ini telah memicu kecaman internasional yang luas karena dianggap mengancam kelangsungan solusi dua negara.
Area E1, yang terletak strategis antara Yerusalem dan permukiman Ma'ale Adumim, memiliki arti penting secara geografis. Pembangunan di area ini dikhawatirkan akan memecah belah Tepi Barat, mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat lainnya, dan secara efektif memutus kesinambungan teritorial Palestina. Organisasi hak asasi manusia Peace Now memperingatkan bahwa rencana E1 ini "mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai," serta dapat menjamin bertahun-tahun pertumpahan darah lebih lanjut.
Kecaman internasional datang dari berbagai negara dan organisasi. Prancis, melalui Kementerian Luar Negerinya, mengutuk keras keputusan tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap hukum internasional" dan mendesak Israel untuk membatalkannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyuarakan keprihatinan mendalam, dengan juru bicaranya menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat "melanggar hukum internasional" dan akan "mengakhiri prospek solusi dua negara." Negara-negara lain seperti Inggris dan Jerman juga telah menyatakan penolakan mereka terhadap rencana tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang harus segera dihentikan.
Rencana E1 ini, yang telah tertunda selama bertahun-tahun karena penolakan internasional, kembali mengemuka setelah persetujuan Smotrich. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel dan diskusi di berbagai negara mengenai pengakuan negara Palestina. Langkah Israel untuk melanjutkan pembangunan di area E1 dipandang sebagai upaya untuk menciptakan "fakta di lapangan" yang bertujuan mengukuhkan kendali Israel dan kesinambungan teritorialnya, yang secara langsung menantang konsensus internasional mengenai solusi dua negara.