Awal September 2025 menjadi saksi bangkitnya semangat generasi muda Nepal. Ribuan pemuda turun ke jalan di Kathmandu dan kota-kota besar lainnya, menyuarakan aspirasi mereka yang tertahan akibat kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial. Lebih dari sekadar pembatasan akses digital, aksi ini juga menjadi luapan kekecewaan mendalam terhadap maraknya korupsi yang dianggap telah mengakar dalam struktur pemerintahan.
Pemerintah Nepal, melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, mengambil langkah tegas pada 4 September 2025 dengan memblokir berbagai platform media sosial populer seperti Facebook, YouTube, dan X. Alasan yang dikemukakan adalah ketidakpatuhan platform tersebut terhadap regulasi pendaftaran resmi di Nepal, serta kekhawatiran akan penyebaran misinformasi, penipuan daring, dan ujaran kebencian. Namun, kebijakan ini justru memicu gelombang protes yang signifikan, terutama dari kalangan pemuda yang menjadikan media sosial sebagai sarana utama untuk berekspresi, mencari informasi, hingga menjalankan aktivitas ekonomi.
Situasi memanas pada 8 September 2025 ketika ribuan demonstran, banyak di antaranya adalah mahasiswa, bergerak menuju gedung parlemen di Kathmandu. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tutup korupsi, bukan media sosial" dan "Pemuda lawan korupsi," menunjukkan bahwa isu korupsi yang merajalela, termasuk fenomena "Nepo Kid" yang menyoroti gaya hidup mewah anak-anak pejabat, menjadi pemicu utama kemarahan publik. Upaya massa untuk menerobos barikade polisi di dekat parlemen memicu bentrokan sengit.
Akibat bentrokan tersebut, sedikitnya 19 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya mengalami luka-luka, mengubah ibu kota Nepal menjadi pemandangan yang mencekam. Pihak kepolisian menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet untuk mengendalikan situasi. Kritik terhadap tindakan represif pemerintah datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, yang mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dan menyerukan akuntabilitas.
Keberanian para pemuda Nepal dalam menyuarakan pendapatnya mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu korupsi di Nepal bukan hal baru; berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui program penanganan korupsi yang didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 2008. Namun, protes kali ini menunjukkan bahwa akar masalah korupsi masih menjadi sumber ketidakpuasan yang mendalam di masyarakat, terutama bagi generasi muda yang mendambakan masa depan yang lebih adil.
Hingga kini, situasi di Nepal masih tegang. Aksi protes ini tidak hanya menyoroti ketegangan antara hak digital dan kontrol pemerintah, tetapi juga menegaskan peran vital generasi muda sebagai agen perubahan yang berani menyuarakan aspirasi mereka demi masa depan bangsa yang lebih baik.