Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) pada 11 September 2025 mengajukan protes resmi terhadap pengumuman Tiongkok mengenai pembentukan cagar alam nasional di Scarborough Shoal. Filipina memandang tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka berdasarkan hukum internasional.
Tiongkok, melalui Dewan Negaranya, mengumumkan pembentukan "Cagar Alam Nasional Pulau Huangyan" dengan alasan pelestarian keanekaragaman hayati dan stabilitas ekologis. Cagar alam ini mencakup wilayah Scarborough Shoal, yang terletak sekitar 124 mil laut dari Provinsi Zambales, Filipina. Filipina, yang menyebut wilayah ini Bajo de Masinloc, menegaskan bahwa tindakan Tiongkok merupakan preseden yang tidak sah dan melanggar kedaulatan serta yurisdiksi mereka.
Filipina menyatakan bahwa langkah Tiongkok ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menegaskan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, sebuah kawasan yang strategis secara geopolitik dan vital bagi perdagangan global. Penegasan Filipina ini didukung oleh putusan pengadilan internasional sebelumnya yang menyatakan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan 2016.
Menanggapi protes Filipina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa Pulau Huangyan adalah wilayah Tiongkok dan pembentukan cagar alam tersebut berada dalam kedaulatan mereka. Tiongkok menolak tuduhan Filipina dan mendesak agar Filipina menghentikan provokasi.
Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di Laut Cina Selatan. Sebelumnya, pada Agustus 2025, kapal penjaga pantai Tiongkok dilaporkan mengusir kapal-kapal Filipina dari area tersebut. Pada Juni 2024, sebuah helikopter militer Tiongkok melakukan manuver berbahaya mendekati pesawat perikanan Filipina di atas Scarborough Shoal. Insiden ini juga mengingatkan pada peristiwa tahun 2012 ketika Tiongkok mengambil alih kendali atas Scarborough Shoal setelah konfrontasi dengan Filipina.
Amerika Serikat, sebagai sekutu pertahanan Filipina, telah menegaskan kembali komitmennya dan menyatakan keprihatinan atas tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. AS menyerukan penyelesaian sengketa secara damai dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional. Keterlibatan AS ini mencerminkan perannya dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan internasional senilai triliunan dolar.
Situasi ini menyoroti tantangan berkelanjutan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, di mana klaim teritorial yang tumpang tindih dan penegasan kedaulatan terus menjadi sumber gesekan antarnegara. Tindakan Tiongkok mendirikan cagar alam di wilayah yang disengketakan ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat klaimnya, sementara Filipina berupaya keras untuk mempertahankan hak kedaulatannya dan menegakkan hukum internasional.