Menyikapi lanskap keuangan global yang terus berkembang, Uni Eropa (UE) mempercepat upayanya untuk meluncurkan euro digital. Langkah strategis ini merupakan respons langsung terhadap pengesahan Undang-Undang GENIUS di Amerika Serikat pada 18 Juli 2025, yang menetapkan kerangka kerja regulasi untuk stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Perkembangan ini telah memicu diskusi serius di kalangan pembuat kebijakan Eropa mengenai potensi penggunaan blockchain publik, seperti Ethereum atau Solana, untuk euro digital, sebuah pergeseran signifikan dari rencana awal yang lebih terpusat.
Undang-Undang GENIUS AS bertujuan untuk memberikan kejelasan regulasi bagi pasar stablecoin, yang diperkirakan bernilai sekitar 288 miliar dolar AS pada Juni 2025, dengan mewajibkan cadangan penuh dan lisensi federal. Langkah AS ini dipandang oleh para pejabat Eropa sebagai upaya untuk memperkuat dominasi dolar dalam pembayaran lintas batas dan keuangan digital. Kekhawatiran ini mendorong UE untuk mempercepat proyek euro digitalnya, tidak hanya sebagai inovasi finansial tetapi juga sebagai keharusan geopolitik untuk menjaga relevansi euro di kancah internasional.
Persaingan global dalam pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) semakin meningkat, dengan Tiongkok yang telah mempilotkan yuan digital dan Inggris yang sedang menjajaki pound digital. Keputusan untuk mempertimbangkan blockchain publik menandai pergeseran dari model yang sebelumnya diutamakan, yaitu sistem tertutup yang dikelola secara sentral. Platform seperti Ethereum, dengan ekosistem kontrak pintar yang matang, dan Solana, yang dikenal dengan kecepatan dan biaya transaksi rendah, menawarkan potensi integrasi yang lebih luas ke dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan sistem pembayaran global.
Namun, integrasi ini menghadirkan tantangan signifikan, terutama terkait privasi data. Keterbukaan inheren blockchain publik berpotensi bertentangan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan tujuan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk menjaga anonimitas layaknya uang tunai. Untuk mengatasi hal ini, UE menjajaki teknologi privasi canggih seperti pembuktian tanpa pengetahuan (zero-knowledge proofs/ZKPs), yang dapat memverifikasi transaksi tanpa mengungkapkan data pribadi sensitif, sehingga menyeimbangkan transparansi dengan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kekhawatiran mengenai skalabilitas Ethereum dan keandalan Solana, meskipun terus ditingkatkan melalui pembaruan jaringan, tetap menjadi pertimbangan teknis.
Tantangan lain yang krusial adalah potensi arus keluar simpanan dari bank-bank Eropa jika euro digital menjadi terlalu mudah diakses dan menarik sebagai penyimpan nilai. Untuk memitigasi risiko ini, ECB mengusulkan penerapan batas kepemilikan individu, seperti yang disarankan oleh anggota Dewan Eksekutif ECB, Piero Cipollone, yang juga memperingatkan tentang erosi pendapatan bank Eropa dari biaya, data, dan simpanan. Batas kepemilikan ini dirancang untuk mencegah euro digital digunakan secara masif sebagai instrumen investasi, sehingga menjaga stabilitas sektor perbankan.
Langkah UE ini mencerminkan upaya proaktif untuk mengukuhkan kedaulatan finansialnya dan memastikan bahwa euro tetap menjadi jangkar utama dalam sistem moneter digital yang terus berkembang. Dengan keputusan akhir yang diharapkan pada Oktober 2025, Uni Eropa berada di persimpangan jalan yang krusial, menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kebutuhan akan keamanan, privasi, dan stabilitas keuangan.