Sri Lanka Resmi Meluncurkan Visa Digital Nomad untuk Memperkuat Ekonomi Digital

Pada Februari 2026, Sri Lanka secara resmi mengoperasikan program Digital Nomad Visa (DNV) sebagai langkah strategis untuk memperkokoh posisinya dalam ekosistem kerja jarak jauh global sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional. Sebagai bagian integral dari Strategi Ekonomi Digital Nasional hingga 2030, inisiatif ini memberikan izin bagi pekerja jarak jauh yang memenuhi kualifikasi untuk menetap secara legal di pulau tersebut selama 12 bulan dengan opsi perpanjangan setiap tahunnya.

Upacara peresmian program ini diselenggarakan pada 26 Februari di terminal penumpang Silk Route Bandara Internasional Bandaranaike (BIA) di Katunayake. Warga negara Ukraina, Daria Gordienko dan Yaroslav Kovalchuk, tercatat sebagai penerima pertama visa tersebut. Program DNV ini selaras dengan peta jalan Strategi Ekonomi Digital Nasional hingga 2030 yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Teknologi pada 5 April 2024 dan mendapat persetujuan Kabinet pada 25 Maret 2024. Melalui pengembangan infrastruktur, keterampilan digital, dan keamanan siber, strategi ini menargetkan transformasi Sri Lanka menjadi pusat inovasi digital dan kewirausahaan regional pada tahun 2030.

Untuk dapat berpartisipasi dalam program ini, para pelamar diwajibkan berusia minimal 18 tahun dan mampu membuktikan pendapatan bulanan paling sedikit 2.000 dolar AS yang bersumber dari luar Sri Lanka. Biaya tahunan untuk pengajuan visa ini ditetapkan sebesar 500 dolar AS bagi pemohon utama. Selain itu, pemegang visa memiliki kewajiban untuk mentransfer pendapatan bulanan minimal 2.000 dolar AS dari luar negeri. Jika pemohon membawa tanggungan, diperlukan tambahan dana sebesar 500 dolar AS per bulan untuk setiap orang yang menyertainya.

Para pemegang visa DNV diberikan hak untuk menyewa tempat tinggal, membuka rekening bank lokal, serta mengakses layanan utilitas publik. Namun, mereka dilarang keras untuk terlibat dalam aktivitas pekerjaan lokal tanpa memiliki visa kerja yang sesuai. Untuk perpanjangan pada tahun kedua, peserta wajib mendaftarkan diri di Departemen Pendapatan Dalam Negeri guna memastikan akuntabilitas fiskal. Dokumen yang diperlukan mencakup surat rekomendasi dari Kementerian Ekonomi Digital, paspor yang masih berlaku, laporan medis, asuransi kesehatan internasional, serta bukti pendapatan yang sah.

Pengawasan terhadap kepatuhan syarat visa dan pelaporan pajak dilakukan secara ketat oleh Departemen Imigrasi dan Emigrasi, Kementerian Pariwisata, serta Departemen Pendapatan Dalam Negeri. Hingga Februari 2026, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat masih menetapkan tingkat peringatan 2 untuk Sri Lanka, yang menyarankan wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi kerusuhan sipil, terorisme, serta keberadaan ranjau darat yang belum meledak di beberapa wilayah utara dan timur. Para calon pelamar sangat disarankan untuk mempertimbangkan rekomendasi keamanan ini saat mengevaluasi kondisi tempat tinggal dan lingkungan kerja di pulau tersebut.