Pada Juli 2025, Departemen Luar Negeri AS memulai reorganisasi besar-besaran yang melibatkan pemotongan signifikan terhadap staf domestik dan penutupan sejumlah kantor. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi birokrasi dalam departemen tersebut.
Reorganisasi ini mencakup pengurangan sekitar 15% dari staf domestik dan penutupan 132 kantor, yang sebelumnya berjumlah 734. Beberapa kantor yang terdampak termasuk yang berfokus pada hak asasi manusia, demokrasi, dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, beberapa fungsi dari USAID yang telah dibubarkan dialihkan ke Departemen Luar Negeri.
Langkah ini telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan diplomat dan anggota Kongres, yang khawatir bahwa pemotongan ini dapat melemahkan kapasitas diplomatik AS dan mempengaruhi pengaruh global negara tersebut. Beberapa pihak menekankan pentingnya mempertahankan keahlian dan pengetahuan institusional dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.
Reorganisasi ini juga dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Agung AS yang memungkinkan pelaksanaan pemotongan staf di berbagai agensi federal, termasuk Departemen Luar Negeri. Meskipun demikian, proses ini masih menghadapi tantangan hukum dan diskusi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan peran AS di panggung internasional.