AS Memperketat Sanksi Kuba: Pemulihan Pembatasan dan Penunjukan Terorisme pada Awal 2025

Pada awal tahun 2025, Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada pemerintah Kuba, membalikkan upaya sebelumnya untuk meringankan sanksi. Pada 21 Januari 2025, pemerintahan Trump kembali menetapkan Kuba sebagai negara sponsor terorisme. Langkah ini memberlakukan kembali kontrol ketat pada ekspor AS, bantuan asing, dan persyaratan visa. Hal ini juga membekukan transaksi keuangan internasional Kuba yang mungkin melewati entitas AS. Pada 17 Februari 2025, Senator Rick Scott dan Tommy Tuberville memperkenalkan kembali Undang-Undang Democracia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjatuhkan sanksi berat pada pemerintah Kuba dan pihak ketiga. RUU tersebut menargetkan anggota pemerintah Kuba, militer, yudikatif, dan keluarga mereka. Tindakan ini mewakili perubahan dalam kebijakan AS terhadap Kuba. Tujuannya adalah untuk membatasi akses pemerintah Kuba ke sumber daya dan memengaruhi kebijakannya. Penunjukan kembali dan undang-undang baru mencerminkan pendekatan yang lebih konfrontatif. Pada 30 Juni, Presiden Donald Trump menandatangani memorandum yang dengannya Amerika Serikat akan memperketat kebijakannya terhadap Kuba. Menurut memorandum tersebut, AS akan mengakhiri praktik ekonomi yang secara tidak proporsional menguntungkan pemerintah Kuba, militer, intelijen, atau layanan keamanan dengan mengorbankan rakyat Kuba, demikian bunyi dokumen tersebut. Memorandum tersebut mengonfirmasi larangan pariwisata dari AS ke Kuba, mendukung embargo ekonomi Kuba, dan menentang langkah-langkah untuk mencabutnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum internasional lainnya. Dokumen tersebut juga mengamanatkan peninjauan pelanggaran hak asasi manusia di Kuba, termasuk penahanan yang melanggar hukum dan perlakuan yang tidak manusiawi.