Pemerintahan Trump telah memberikan otorisasi kepada Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) untuk mengakses data pribadi dari pendaftar Medicaid. Data ini mencakup nama, alamat, tanggal lahir, etnis, dan nomor Jaminan Sosial. Tujuannya adalah untuk membantu ICE melacak individu yang tinggal di Amerika Serikat tanpa otorisasi hukum. Perjanjian antara Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) ini tidak diumumkan secara publik.
Pejabat ICE dapat mengakses data dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat, hingga 9 September 2025. Mereka tidak diizinkan untuk mengunduh informasi tersebut. Dari perspektif teknologi, langkah ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana data ini disimpan dan diamankan? Menurut laporan terbaru, ada peningkatan signifikan dalam serangan siber yang menargetkan data kesehatan. Akses ICE ke data Medicaid meningkatkan risiko potensi pelanggaran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Kedua, teknologi apa yang digunakan untuk menganalisis data ini? Apakah ICE menggunakan teknologi pengenalan wajah atau sistem analisis data lainnya untuk mengidentifikasi individu? Penggunaan teknologi canggih ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi bias algoritmik. Sebuah studi menunjukkan bahwa sistem pengenalan wajah dapat memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah untuk kelompok etnis tertentu.
Ketiga, bagaimana data ini diintegrasikan dengan sistem ICE lainnya? Apakah ada pertukaran informasi dengan lembaga pemerintah lainnya? Integrasi data yang luas dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pengawasan yang berlebihan. Dua puluh negara bagian telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal, dengan alasan pelanggaran hukum privasi. Senator California Adam Schiff dan Alex Padilla telah meminta penghentian segera penggunaan data Medicaid untuk penegakan imigrasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi pendaftar Medicaid. Dalam konteks teknologi, langkah ini menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih besar terhadap penggunaan data pribadi oleh lembaga pemerintah.