Pada 7 Agustus 2025, India melontarkan kecaman keras terhadap keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan bea masuk ganda sebesar 50% untuk barang-barang India. Juru bicara BJP Tamil Nadu, A.N.S. Prasad, menggambarkan langkah tersebut sebagai "gerakan putus asa dan merusak diri sendiri" oleh Presiden Donald Trump, yang menurutnya mencerminkan penurunan geopolitik dan ekonomi Amerika. Prasad menyoroti pertumbuhan global India yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, kontras dengan apa yang ia sebut sebagai kemunduran Amerika di bawah Trump. Ia melabeli tarif tersebut sebagai "pembebanan yang berani dan melanggar hukum," memprediksi bahwa tindakan ini justru akan mengisolasi Amerika Serikat daripada merugikan India.
"Dengan memprovokasi kekuatan global yang sedang bangkit seperti India, AS telah salah perhitungan. Kebijakan tarif yang sembrono ini hanya akan merusak kepentingan strategisnya sendiri," ujar Prasad, menambahkan bahwa tarif 50% tersebut didorong oleh "rasa tidak aman yang mendalam terhadap kebangkitan India yang tak terhentikan." Perkembangan ekonomi India yang pesat dalam 11 tahun terakhir, termasuk peningkatan infrastruktur dan kemajuan teknologi, menjadi sorotan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan PDB India sebesar 6,4% untuk tahun 2025, sedikit meningkat dari perkiraan sebelumnya. Pengaruh diplomatik India yang kian meluas melalui forum seperti Quad dan G20, serta kemitraan yang berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, semakin memperkuat posisinya di panggung global. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan isolasionis Trump yang diklaim Prasad telah mengasingkan sekutu dan melemahkan pengaruh AS.
Serangan Pahalgam pada 22 April 2025, yang menewaskan 26 turis dan melukai 17 lainnya, menjadi pengingat akan ketegangan yang masih ada, yang terutama menargetkan warga Hindu India dan memicu kembali ketegangan antara India dan Pakistan. Dalam konteks perdagangan, Prasad mengkritik standar ganda AS, menyoroti tarif 25% yang dikenakan pada India untuk impor minyak Rusia sementara AS sendiri mengimpor uranium yang diperkaya dari Rusia. "India telah mengungkap standar ganda AS, memaksa dunia untuk mempertanyakan otoritas moral Amerika," katanya.
Analisis dari berbagai lembaga, termasuk PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) dan Global Trade Research Initiative (GTRI), menunjukkan bahwa tarif AS yang baru dapat berdampak signifikan pada ekspor India ke AS, dengan potensi penurunan 40-50%. Sektor-sektor seperti tekstil, barang teknik, farmasi, dan perhiasan diperkirakan akan paling terdampak. GTRI memperkirakan dampak minimal pada PDB India sebesar 0,19% dan pada ekspor sebesar 1,87%. Namun, beberapa ekonom memperingatkan bahwa jika tarif tersebut berlaku penuh, PDB India bisa terpukul 0,3% hingga 0,4%. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi bisnis dan konsumen, karena barang-barang India akan menjadi lebih mahal di pasar AS, sementara rantai pasokan global, termasuk layanan TI dan obat-obatan generik India yang menyumbang 40% dari pasokan AS, dapat terganggu.
Prasad juga mengingatkan bahwa tarif 50% Trump akan berdampak negatif pada ekonomi AS, mengingat peran penting India dalam rantai pasokan global. Dengan defisit perdagangan sebesar $36 miliar dengan India, menurut data Biro Sensus AS, langkah ini berisiko memperburuk posisi ekonomi Amerika. Ia menekankan bahwa India telah berinvestasi besar dalam infrastruktur, energi hijau, dan manufaktur melalui inisiatif seperti 'Make in India', dengan target ambisius 500 GW energi terbarukan pada tahun 2030. Proyeksi pertumbuhan India yang kuat, sekitar 7% pada tahun 2025 menurut lembaga keuangan global, menunjukkan ketahanan dan pandangan ke depan. Kesimpulannya, Prasad menyatakan, "India berada di jalur yang tak terhentikan untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia pada tahun 2030 dan kekuatan terkemuka pada tahun 2047. Tarif hukuman Trump akan dikenang sebagai titik balik, bukan untuk kemunduran India, tetapi untuk kejatuhan pengaruh Amerika. Di bawah kepemimpinan PM Modi, India akan terus bangkit sebagai negara adidaya global."