Seorang hakim AS telah memblokir bagian-bagian dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump mengenai pemilihan federal. Perintah tersebut berupaya memberlakukan aturan baru, yang menurut Demokrat dan kelompok lain dapat menyangkal hak warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
Hakim Colleen Kollar-Kotelly memutuskan bahwa pemerintahan Trump tidak dapat memberlakukan bagian-bagian yang mengharuskan pejabat pemilihan federal untuk menilai kewarganegaraan pendaftar pemilih. Namun, dia menolak untuk memblokir bagian dari perintah yang berupaya memaksa negara bagian untuk tidak menghitung surat suara yang diterima setelah hari pemilihan.
Putusan itu muncul sebagai tanggapan atas gugatan dari kelompok-kelompok termasuk Komite Nasional Demokrat, Liga Warga Latin Amerika Serikat, dan Dana Pendidikan Liga Pemilih Wanita. Seorang juru bicara Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa departemen tersebut akan terus membela agenda Presiden Trump di pengadilan.
Perintah eksekutif Trump pada bulan Maret menyerukan untuk memodifikasi formulir pendaftaran pemilih nasional untuk memerlukan bukti kewarganegaraan. Itu juga mengarahkan pejabat federal untuk "menilai" kewarganegaraan orang-orang yang menerima bantuan publik sebelum menawarkan formulir pendaftaran pemilih. Penggugat mengklaim bahwa tindakan ini dapat menghalangi atau mencegah warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar.
Kollar-Kotelly menemukan bagian-bagian dari perintah itu ilegal, mengutip Konstitusi AS, yang memberi negara bagian kekuatan untuk mengawasi pemilihan. Trump juga mengharuskan lembaga federal untuk membuka database mereka untuk mencari bukan warga negara yang telah mendaftar untuk memilih.
Hakim menolak untuk memblokir ketentuan mengenai berbagi data antar lembaga dan surat suara. Dia menyatakan bahwa Trump memiliki kekuatan untuk memerintahkan lembaga untuk berbagi informasi. Dia juga mencatat bahwa tantangan atas surat suara harus diajukan oleh negara bagian itu sendiri.
Negara bagian yang dipimpin Demokrat sedang mengejar gugatan mereka sendiri di pengadilan federal Massachusetts. Pemerintahan Trump telah berupaya agar kasus itu dipindahkan ke pengadilan Kollar-Kotelly. Pengadilan Massachusetts belum memutuskan permintaan itu.