Pemerintah Inggris Akan Terapkan Sistem Prediksi Kejahatan Berbasis AI pada 2025

Pemerintah Inggris berencana meluncurkan sistem prediksi kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) pada tahun 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari misi 'Jalan yang Lebih Aman' yang bertujuan mengurangi kejahatan di perkotaan.

Sistem inovatif ini, yang dikenal sebagai 'Konsentrasi Tantangan Data Kejahatan', akan menganalisis data dari berbagai sumber seperti catatan kepolisian, layanan sosial, dan dewan lokal untuk mengidentifikasi pola dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan. Proyek ini merupakan bagian dari Program Akselerator Misi R&D senilai 500 juta poundsterling. Investasi awal sebesar 4 juta poundsterling telah dialokasikan untuk pengembangan prototipe, yang ditargetkan selesai pada April 2026. Implementasi penuh sistem ini direncanakan pada tahun 2030, mencakup seluruh Inggris dan Wales.

Teknologi ini akan berfokus pada kejahatan yang paling meresahkan masyarakat, termasuk pencurian, perilaku anti-sosial, kejahatan pisau, dan kejahatan kekerasan. Inisiatif ini melanjutkan upaya Kementerian Dalam Negeri yang sudah ada, seperti pemetaan area rawan kejahatan dan Misi Jalan yang Lebih Aman yang menargetkan pengurangan kejahatan pisau serta kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan hingga setengahnya dalam satu dekade. Selain itu, misi ini juga mendukung penambahan 13.000 petugas polisi, petugas pendukung polisi komunitas, dan petugas khusus ke dalam peran kepolisian lingkungan.

Namun, penerapan teknologi ini menimbulkan kekhawatiran etis yang signifikan. Laporan dari Amnesty International menyoroti bahwa penggunaan alat prediksi kejahatan berbasis AI oleh kepolisian Inggris telah secara tidak proporsional menargetkan komunitas kulit hitam dan ras lainnya. Laporan tersebut berjudul 'Rasisme Otomatis – Bagaimana Data Kepolisian dan Algoritma Mengkodekan Diskriminasi ke dalam Kepolisian', berpendapat bahwa sistem ini memperkuat bias rasial karena dibangun dengan data yang diskriminatif. Amnesty International menyerukan larangan terhadap sistem polisi prediktif di seluruh Inggris dan mendorong transparansi yang lebih besar, karena sistem ini dapat mengarah pada penargetan yang tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengalaman sebelumnya dengan sistem serupa di London dan Birmingham telah menimbulkan masalah, termasuk penangkapan individu yang tidak bersalah berdasarkan prediksi AI. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang akurasi, bias algoritmik, dan implikasi etis dari penggunaan AI dalam penegakan hukum. Pemerintah Inggris melihat inisiatif ini sebagai langkah maju dalam memanfaatkan teknologi AI untuk pencegahan kejahatan dan berpotensi menjadi model bagi negara lain, namun kebutuhan akan pengawasan yang ketat dan perlindungan terhadap kesalahan serta hasil yang diskriminatif sangatlah penting.