Pada tanggal 5 Juli 2025, Presiden Liberia Joseph Boakai menyampaikan permohonan maaf resmi kepada rakyat Liberia atas kekejaman yang dilakukan selama perang saudara di negara tersebut (1989-2003) di Monrovia. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 250.000 kematian.
Presiden Boakai mengakui dampak dari perang saudara, menekankan komitmen pemerintah untuk mencegah tragedi di masa depan. Beliau juga memperbarui mandat Kantor Pengadilan Kejahatan Perang dan Ekonomi dan meningkatkan anggarannya menjadi $2 juta.
Langkah ini menyusul upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan di masa lalu, termasuk pembentukan Kantor Pengadilan Kejahatan Perang dan Ekonomi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) merekomendasikan pengadilan kejahatan perang, namun pelaksanaannya menghadapi penundaan.
Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka akibat konflik, sebuah tema yang juga relevan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, dengan sejarahnya yang kaya dan beragam, memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Keputusan Presiden Boakai untuk meminta maaf dan memperbarui mandat pengadilan kejahatan perang menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan pembangunan perdamaian, yang sejalan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi.
Semoga langkah ini dapat membawa harapan baru bagi rakyat Liberia dan menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya membangun perdamaian yang berkelanjutan.