Pada 1 Agustus 2025, Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol, mengumumkan bahwa negara tersebut akan menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Keputusan ini diambil setelah intervensi langsung Trump yang membantu mengakhiri konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand, yang berlangsung selama lima hari dan mengakibatkan puluhan korban jiwa serta ribuan orang terlantar.
Chanthol mengapresiasi peran Trump dalam memfasilitasi gencatan senjata yang ditengahi di Malaysia, yang berkontribusi pada penghentian pertempuran antara kedua negara. Ia menekankan pentingnya diplomasi dalam penyelesaian konflik dan menyatakan bahwa Trump layak mendapatkan pengakuan internasional atas upayanya tersebut.
Selain Kamboja, negara lain seperti Pakistan dan Israel juga telah menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian, mengakui peranannya dalam mediasi konflik di wilayah mereka masing-masing. Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik nominasi ini, menilai bahwa penghargaan tersebut seharusnya diberikan kepada individu atau organisasi yang telah berkontribusi secara signifikan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas global.
Proses seleksi dan penetapan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dilakukan oleh Komite Nobel Norwegia, yang akan mengumumkan pemenang pada 10 Oktober 2025. Nominasi-nominasi yang diajukan akan dipertimbangkan berdasarkan kontribusinya terhadap perdamaian dunia dan upaya mereka dalam mengurangi ketegangan internasional.