Pada pertengahan Juli 2025, negosiasi mengenai program nuklir Iran menghadapi tantangan signifikan. Parlemen Iran menegaskan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat tidak akan dilanjutkan hingga prasyarat tertentu dipenuhi. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa negosiasi sebelumnya digunakan untuk menutupi serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menekankan perlunya jaminan keamanan sebelum melanjutkan dialog. Sementara itu, serangan militer oleh Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025 menambah kompleksitas situasi ini. Iran menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan menolak tuduhan pengembangan senjata nuklir.
Di sisi lain, Prancis, Inggris, dan Jerman, yang dikenal sebagai E3, mengeluarkan peringatan kepada Iran untuk segera melanjutkan diplomasi nuklir. Mereka menekankan bahwa tanpa langkah konkret menuju kesepakatan nuklir yang dapat diverifikasi dan berkelanjutan pada akhir musim panas, mereka akan mengaktifkan mekanisme "snapback" untuk mengembalikan sanksi PBB terhadap Iran. Hal ini menyoroti urgensi penyelesaian isu nuklir Iran dan dampaknya terhadap stabilitas regional.
Selain itu, Rusia juga terlibat dalam upaya diplomatik ini. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dikabarkan mendorong Iran untuk menerima kesepakatan "nol pengayaan" dengan Amerika Serikat. Meskipun Rusia sebelumnya mendukung hak Iran untuk mengembangkan program nuklir damai, posisi ini menunjukkan perubahan dalam pendekatan diplomatik Rusia terhadap isu nuklir Iran.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya diplomatik dari berbagai pihak, tantangan besar tetap ada dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Keamanan fasilitas nuklir Iran, jaminan terhadap serangan militer, dan kepercayaan antara negara-negara terlibat menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan untuk mencapai kesepakatan nuklir yang komprehensif dan berkelanjutan.