Pada 25 Juli 2025, Menteri Sains dan Teknologi Inggris, Peter Kyle, menegaskan kembali dukungan Inggris untuk pengakuan masa depan negara Palestina. Namun, ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengurangi penderitaan kemanusiaan di Gaza dan mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kyle menyatakan bahwa saat ini, fokus utama adalah mengatasi penderitaan ekstrem yang tidak berdasar di Gaza.
Langkah ini mengikuti pengumuman Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menyatakan bahwa Prancis berencana mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB yang akan datang. Meskipun Inggris mendukung solusi dua negara, mereka menekankan bahwa pengakuan Palestina harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Ia menekankan pentingnya gencatan senjata sebagai langkah menuju solusi dua negara yang berkelanjutan.
Selain itu, lebih dari 200 anggota parlemen Inggris telah mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina, menyoroti meningkatnya tekanan domestik untuk tindakan lebih lanjut terkait pengakuan tersebut.
Situasi di Gaza terus menjadi perhatian internasional, dengan laporan tentang krisis kemanusiaan yang mendalam dan kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan. Pengakuan negara Palestina oleh Inggris akan menjadi langkah signifikan dalam upaya mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.