Paris, Brussels, 22 Mei 2025 - Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron bersiap untuk mengunjungi Vietnam dari 25-27 Mei, empat organisasi hak asasi manusia internasional menyerukan kepadanya untuk membahas situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara tersebut. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH), Komite Vietnam untuk Hak Asasi Manusia (VCHR), Christian Solidarity Worldwide (CSW), dan Global Witness telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya penindasan di Vietnam.
Dalam surat kepada Presiden Macron, LSM menyoroti tindakan keras yang meningkat terhadap masyarakat sipil Vietnam dan mendesaknya untuk menuntut pembebasan para pembela hak asasi manusia yang ditahan secara sewenang-wenang. Mereka juga menyerukan pencabutan undang-undang yang membatasi, khususnya Dekrit 126 dan 147, yang diadopsi pada tahun 2024, yang membatasi hak-hak digital dan kebebasan sipil.
Dekrit 126 menundukkan asosiasi pada kendali Partai Komunis Vietnam, sementara Dekrit 147 memberlakukan sensor dan pengawasan konten online. LSM juga telah mengajukan pengaduan ke Komisi Eropa terkait pemenjaraan aktivis yang mendokumentasikan dampak negatif dari proyek investasi, mendesak Macron untuk memprioritaskan hak asasi manusia bersama dengan kepentingan ekonomi selama kunjungannya.