Kontroversi mengenai ekspor batubara Kolombia ke Israel telah menjadi sorotan internasional sejak Agustus 2024, ketika Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengumumkan penghentian ekspor batubara ke Israel sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Gaza. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa batubara Kolombia digunakan dalam pembuatan senjata yang digunakan dalam konflik tersebut. Namun, meskipun larangan tersebut, laporan menunjukkan bahwa ekspor batubara ke Israel terus berlanjut, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut.
Perusahaan-perusahaan pertambangan besar seperti Drummond dan Glencore, yang memiliki operasi signifikan di Kolombia, telah menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Kedua perusahaan tersebut mengklaim bahwa ekspor yang dilakukan sebelum larangan diberlakukan telah sesuai dengan kontrak yang ada dan tidak melanggar kebijakan pemerintah. Namun, tuduhan bahwa batubara tersebut digunakan dalam pembuatan senjata yang digunakan dalam konflik di Gaza telah menimbulkan kritik terhadap perusahaan-perusahaan ini.
Selain itu, beberapa laporan menunjukkan bahwa meskipun ada larangan resmi, ekspor batubara ke Israel masih terjadi, baik melalui kontrak yang telah ada sebelumnya maupun melalui pengiriman yang tidak terdaftar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terkait kebijakan tersebut. Beberapa pihak juga mengkritik kurangnya mekanisme sanksi yang jelas dalam larangan tersebut, yang dapat mengurangi dampak efektif dari kebijakan ini.
Kontroversi ini juga telah mempengaruhi hubungan diplomatik antara Kolombia dan Israel. Pada Mei 2024, Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Israel di Gaza. Keputusan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara kedua negara dan menyoroti dampak dari kebijakan ekspor batubara terhadap hubungan internasional Kolombia.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti kompleksitas dalam menerapkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada hak asasi manusia dan etika bisnis, serta tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat perusahaan dan pemerintah.