Jakarta, Indonesia, 9 Juli 2025 – Menteri Kesehatan Cantabria, César Pascual, telah mempresentasikan draf awal Undang-Undang Kesehatan Digital, sebuah inisiatif perintis di Eropa.
Undang-undang ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang kesehatan digital dan melindungi hak-hak digital pasien, dengan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) dan telemedisin. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan layanan kesehatan berbasis digital.
Langkah-langkah utama mencakup kontrol pasien atas data mereka dan perlindungan "hak-neuro" untuk mencegah AI mengakses informasi neurologis sensitif. Ini juga selaras dengan nilai-nilai yang menekankan privasi dan perlindungan data pribadi.
Undang-undang ini merupakan bagian dari Rencana Kesehatan Cantabria 2025-2029, yang bertujuan agar 90% janji temu perawatan primer dapat ditangani dalam waktu 24 jam pada tahun 2029. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, yang juga menjadi fokus di Indonesia.
Inisiatif ini merupakan langkah maju menuju sistem perawatan kesehatan yang lebih efisien, memastikan hak-hak pasien di era digital. Ini bisa menjadi contoh yang baik untuk pengembangan sistem kesehatan digital di Indonesia, dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan kebutuhan masyarakat.