Institut Hubungan Ras (IRR) Afrika Selatan telah mengusulkan RUU yang dikenal sebagai "Freedom From Poverty Bill" (Rancangan Undang-Undang Bebas dari Kemiskinan). RUU ini bertujuan menggantikan kebijakan Black Economic Empowerment (BEE) dan Employment Equity (EE) yang ada dengan model pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan, yang disebut Economic Empowerment for the Disadvantaged (EED).
Model EED berfokus pada pemberdayaan individu berdasarkan kebutuhan ekonomi mereka, bukan berdasarkan ras. Salah satu fitur utama dari RUU ini adalah sistem pendanaan berbasis voucher untuk pendidikan, perumahan, dan perawatan kesehatan, yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan.
Implementasi EED dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan kesempatan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang percaya pada keadilan memiliki tingkat kepercayaan sosial yang lebih tinggi dan lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, sistem voucher dapat memengaruhi dinamika sosial dalam komunitas, dengan memberikan individu lebih banyak kontrol atas pilihan mereka dalam pendidikan dan perumahan.
Analisis psikologis sosial dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatif dari RUU ini. Dengan memahami aspek sosial-psikologis, pembuat kebijakan dapat merancang implementasi yang lebih efektif dan adil. Keberhasilan RUU ini akan bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.