Presiden Donald Trump mengumumkan pada 11 Agustus 2025, langkah signifikan untuk mengambil alih kendali langsung atas Departemen Kepolisian Metropolitan D.C. dan mengerahkan Garda Nasional ke ibu kota negara. Keputusan ini, yang disebut Presiden sebagai "Hari Pembebasan," didasarkan pada kekhawatiran mengenai tingkat kejahatan dan masalah tunawisma di Washington, D.C. Presiden Trump menyatakan bahwa Washington, D.C. telah menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia.
Tindakan ini melibatkan penerapan Bagian 740 dari District of Columbia Home Rule Act, yang memungkinkan penempatan Departemen Kepolisian Metropolitan D.C. di bawah kendali federal langsung. Pengerahan Garda Nasional bertujuan untuk "membantu memulihkan hukum, ketertiban, dan keamanan publik." Keputusan ini diambil di tengah data yang menunjukkan tren yang beragam mengenai kejahatan di D.C. Data dari Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) menunjukkan penurunan 26% dalam kejahatan kekerasan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan penurunan 35% pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, yang merupakan titik terendah dalam 30 tahun. Retorika Gedung Putih menggambarkan situasi yang berbeda, dengan Walikota D.C., Muriel Bowser, menyuarakan keprihatinan atas intervensi federal ini, menyatakan kekhawatiran tentang militerisasi kota dan potensi erosi pemerintahan lokal, serta menekankan bahwa D.C. tidak mengalami lonjakan kejahatan.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang otoritas eksekutif dan federalisme, serta penggunaan pasukan militer dalam penegakan hukum domestik. Peristiwa ini beresonansi dengan tindakan serupa di Los Angeles pada Juni 2025, ketika Presiden Trump mem-federalisasi Garda Nasional California di tengah protes, yang memicu tantangan hukum dari Gubernur California, Gavin Newsom. Kasus "Newsom v. Trump" yang sedang berlangsung menyoroti ketegangan antara kekuasaan federal dan negara bagian, dengan para kritikus berpendapat bahwa langkah-langkah semacam itu dapat melanggar prinsip-prinsip konstitusional, sementara para pendukung berpendapat bahwa intervensi federal diperlukan untuk memulihkan ketertiban.