Pada tanggal 9 Juli 2025, Presiden Armenia Vahagn Khachaturyan menandatangani amandemen yang memungkinkan nasionalisasi Electric Networks of Armenia CJSC (ESA). Perusahaan ini dimiliki oleh Grup Tashir, yang dipimpin oleh miliarder Rusia-Armenia Samvel Karapetyan, yang ditangkap pada 18 Juni 2025.
Amandemen tersebut memberikan Komisi Pengaturan Pelayanan Publik kekuasaan yang luas atas perusahaan energi. Ini termasuk wewenang untuk mencopot pemilik dan memulai penjualan paksa. Hal ini menyusul serangkaian peristiwa yang melibatkan Karapetyan dan Gereja Apostolik Armenia.
Penangkapan Karapetyan dan nasionalisasi ESA adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap Gereja Apostolik Armenia. Pihak berwenang menuduh adanya plot untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nikol Pashinyan. Situasi ini memiliki implikasi bagi stabilitas politik Armenia dan hubungan internasional.
Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta perlunya transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Di Indonesia, kita juga memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan serupa, terutama dalam konteks hubungan antara bisnis, politik, dan lembaga keagamaan. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan di Armenia dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama, Indonesia berharap agar situasi di Armenia dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kita juga berharap agar masyarakat Armenia dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masa depan negara mereka.