Ribuan masyarakat adat berkumpul di Brasília, Brasil, untuk protes tahunan Terra Livre, memperjuangkan perlindungan hak-hak tanah mereka. Mereka menyuarakan keprihatinan atas undang-undang tahun 2023 yang mereka yakini merusak hak-hak konstitusional mereka atas tanah leluhur, yang sangat penting untuk merebut kembali wilayah yang terkena dampak pertanian dan penebangan kayu.
Kelompok-kelompok masyarakat adat telah menunda pembicaraan konsiliasi di Mahkamah Agung, dengan menyatakan bahwa keberadaan majelis tersebut melanggar hak-hak konstitusional mereka.
Selain itu, koalisi yang terdiri dari 180 kelompok masyarakat adat dan iklim di seluruh dunia telah mengajukan banding kepada Presiden COP untuk menghentikan ekstraksi minyak baru, mengurangi produksi gas alam dan minyak mentah, mempromosikan transisi energi terbarukan, dan memperkuat komitmen untuk menghapuskan bahan bakar fosil secara bertahap. Seruan terpadu ini menekankan pentingnya kepemimpinan masyarakat adat dalam keputusan iklim global dan perlunya menghormati kebijaksanaan dan suara masyarakat adat di COP30 dan seterusnya.