Hanoi, Vietnam, 14 Juni 2024 – Majelis Nasional Vietnam hari ini meloloskan undang-undang teknologi digital yang komprehensif, melegalkan aset kripto dan memperkenalkan insentif untuk inovasi digital. Peraturan perundang-undangan bersejarah ini, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, menandai langkah signifikan dalam transformasi digital negara tersebut.
Undang-undang tersebut mengkategorikan aset digital menjadi aset virtual dan aset kripto, tidak termasuk sekuritas dan mata uang fiat digital. Pemerintah sekarang akan mendefinisikan ketentuan bisnis dan mekanisme pengawasan untuk aset-aset ini. Undang-undang tersebut juga mewajibkan tindakan keamanan siber dan Anti-Pencucian Uang, yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran dari Financial Action Task Force (FATF), yang telah memasukkan Vietnam dalam "daftar abu-abu" sejak tahun 2023.
Selain kripto, undang-undang tersebut menawarkan insentif untuk AI, semikonduktor, dan infrastruktur digital, termasuk keringanan pajak dan dukungan R&D. Pemerintah daerah ditugaskan untuk pengembangan tenaga kerja melalui subsidi dan program pelatihan. Kebijakan pendidikan akan mengintegrasikan keterampilan teknologi digital ke dalam kurikulum nasional. Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa Vietnam adalah negara pertama yang memberlakukan undang-undang mandiri yang secara khusus didedikasikan untuk industri teknologi digital.