Pemerintah Filipina telah meluncurkan sistem verifikasi dokumen berbasis blockchain yang beroperasi di jaringan Polygon. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan memungkinkan verifikasi keaslian dokumen pemerintah secara real-time.
Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian dokumen seperti Special Allotment Release Orders (SAROs) dan Notices of Cash Allocation (NCAs) melalui hash kriptografi yang disimpan di blockchain Polygon. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan integritas dokumen tanpa mengakses informasi sensitif secara langsung.
Maria Francesca Montes Del Rosario, Wakil Sekretaris Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM), menekankan pentingnya teknologi ini dalam menghadapi tantangan seperti pemalsuan dokumen yang semakin canggih. Ia menyatakan bahwa penggunaan teknologi canggih seperti AI, blockchain, dan citra satelit dapat meningkatkan cara pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan tata kelola.
Peluncuran sistem ini bertepatan dengan gangguan sementara pada jaringan Polygon, yang disebabkan oleh masalah teknis pada lapisan konsensus Heimdall v2. Meskipun demikian, produksi blok inti tetap berjalan lancar, dan gangguan pada layanan publik seperti penjelajah blok hanya berlangsung singkat. Hal ini menunjukkan ketahanan dan keandalan teknologi blockchain dalam aplikasi kritis seperti verifikasi dokumen pemerintah.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih luas pemerintah Filipina untuk mengintegrasikan teknologi canggih dalam pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.