Pada tanggal 7 Mei, Arizona dan Oregon memberlakukan undang-undang baru, menandakan penerimaan kripto yang semakin meningkat di tingkat negara bagian. Arizona mendirikan Dana Cadangan Aset Digital dan Bitcoin yang dikelola negara melalui RUU Dewan Perwakilan Rakyat 2749, yang ditandatangani oleh Gubernur Katie Hobbs. Ini memungkinkan negara bagian untuk mengklaim aset digital yang ditinggalkan setelah tiga tahun, menggunakannya untuk staking atau airdrop, dengan hasil masuk ke cadangan.
Oregon memperbarui Kode Komersial Seragamnya melalui RUU Senat 167, mengklasifikasikan aset digital seperti Bitcoin sebagai jaminan yang dapat diterima dalam pinjaman yang dijamin. Undang-undang tersebut juga mengesahkan catatan dan tanda tangan elektronik, merampingkan perdagangan berbasis blockchain. Para ahli percaya ini mengurangi ketidakpastian bagi lembaga yang menggunakan kripto dalam pinjaman dan pengaturan kredit.
Sementara RUU Senat Arizona 1373, yang akan mengizinkan bendahara negara bagian untuk mengalokasikan hingga 10% dari Dana Stabilisasi Anggaran Arizona ke Bitcoin, menunggu keputusan gubernur, tindakan terpisah, RUU Senat 1025, diveto karena masalah volatilitas. Senator Negara Bagian Wendy Rogers berencana untuk memperkenalkan kembali proposal tersebut di sesi mendatang.
Tindakan legislatif di Arizona dan Oregon ini mencerminkan tren yang lebih luas menuju integrasi Bitcoin dan aset digital ke dalam sistem keuangan negara bagian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memodernisasi kerangka keuangan dan beradaptasi dengan lanskap mata uang digital yang berkembang.
Penerapan Bitcoin dan aset digital ke dalam kebijakan negara merupakan langkah signifikan menuju penerimaan arus utama. Perubahan ini dapat mendorong inovasi dan investasi lebih lanjut di ruang cryptocurrency.
Artikel ini didasarkan pada analisis penulis kami terhadap materi yang diambil dari sumber berikut: Bitcoin Laws.