Kebijakan Kerja Mahasiswa Nasional: Melindungi Hak-Hak Pekerja Mahasiswa di Sektor Informal India

Sektor pendidikan tinggi dan ekonomi informal India yang berkembang pesat memerlukan formalisasi pekerjaan mahasiswa. Kebijakan Kerja Mahasiswa Nasional sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus. Kebijakan ini menguraikan hak dan tanggung jawab utama bagi pekerja mahasiswa (PM), dengan fokus pada mereka yang bekerja di luar kampus.

Kebijakan yang diusulkan menekankan tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi. Kebijakan ini juga memastikan pembayaran tepat waktu, jadwal kerja yang wajar, dan kerahasiaan. Pekerja mahasiswa juga memiliki hak untuk melaporkan kekhawatiran tanpa pembalasan dan mengakses prosedur pengaduan.

Perguruan tinggi harus membentuk Program Studi Kerja Institusional (PSKI) dan Kantor Layanan Ketenagakerjaan (KLK). KLK akan berkoordinasi antara mahasiswa, institusi, dan pemberi kerja, mengelola lowongan pekerjaan, dan menyediakan perwakilan hukum. Kebijakan ini juga menetapkan batas usia minimum dan jam kerja, dengan perlindungan terhadap diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Komite penyelesaian pengaduan akan menangani keluhan mahasiswa, memprioritaskan sengketa pembayaran, memastikan perlakuan yang adil dan upah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.